1. Pendahuluan
Perkawinan merupakan
sebuah institusi yang mengandung multi-aspek
dan multidimensi. Keberagaman aspek yang terkandung dalam lembaga ini berjalan
sepanjang usia perkawinan iu sendiri. Aspek aspek itu sendiri terlihat relatif
merata yang satu tidak mendominasi aspek lain. Aspek-aspek tersebut seperti
telah kita ketahui adalah aspek personal (individual), aspek sosial,
aspek ritual, aspek moral, dan aspek kultural.
Keberagaman aspek yang terkandung dalam
institusi tersebut merupakan suatu tanda (qarianah) bahwa persekutuan suci itu
suatu syariat yang tinggi derajat dan luhur nilainya. Demikian pentingnya
lembaga ini, menempatkan perkawinan pada posisi sentral dan strategis dalam
sistem kekeluargaan menurut Islam.
Oleh sebab itu dalam ajaran Islam hal-hal atau
perbuatan yang dapat mengancam persekutuan suci ini harus dihindarkan darinya
untuk dan kita berusaha untuk melestarikannya. Diantara upaya upaya untuk
terwujudnya tujuan tersebut, dilarangnya perkawinan yang sebatas untuk
mencicipi, sekedar,merasai atau kawin cerai.
Perkawinan
merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Terkadang suami
istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang bahagia dan damai yang
dikarenakan mereka berlainan tabiat, kemauan dan tujuan hidup dan cita-cita
sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.
Untuk itu jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian. Sementara menurut pasal
38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan adalah berdasarkan kematian,
perceraian dan keputusan pengadilan.
Dari
hasil pendahuluan di atas penulis akan menjelaskan di awali Apa Pengertian Perceraian, bagaimana Pelaksanaan Nya Dalam UU, apa saja penyebab putusan
perkawinan akibat perceraian sampai dengan bagaimana antisipasi terhadap
putusnya perkawinan. Tujuan dari pada penulisan makalah ini agar mahasiswa
dapat mengetahui pengertian perkawinan dan pelaksanaan nya dalam undang-undang
hingga cara antisipasi terhadap putusnya perkawinan.
II. Pembahasan
A.
Pengertian Perceraian dan pelaksanaanya dalam UU
Perceraian
menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan
istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau
memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Menurut KUH Perdata pasal 207
perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan
salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan- alasan yang tersebut
dalam Undang-Undang.[1]
Pengertian
perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasl 117 yang
menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian
tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan
perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak
atau semisalnya.
Undang-undang
perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena
perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan
maksud mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan
perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri.[2]
Perceraian
juga merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali
pernikahan. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria
dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law, maupun Islamic
Law, perkawinan adalah sebuah kontrak yang bersifat pribadi antara seorang
pria dan seorang wanita untuk mengarungi kehidupan sebagai pasangan suami
isteri dengan dilandasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Perkawinan
dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang memiliki arti penting dalam
penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.[3]
Perkawinan
sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat
dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia
lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila
ikatan lahir tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat
melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau
masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat
dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau
kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian.[4]
Dalam Agama Islam perceraian pada prinsipnya
dilarang. Hal ini dapat kita lihat dari sabda Rasulllah Saw:
Artinya: Sesuatu perbuatan yang halal yang
paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” HR. Abu Daud dan
Al-Hakim.[5]
Setelah
kita memperhatikan hadis tersebut, maka perceraian sebenarnya adalah jalan
terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami istri hidup bersama dalam satu
rumah tangga.
Penggunaan
hak cerai yang serampangan tersebut bukan saja merugikan kedua belah pihak,
tetapi juga terutama anak turunan dan juga masyarakat. Banyak anak yang
kehidupam orang tuannya berantakan, tumbuh menjadi anak-anak nakal (juvenile
deliquemcy) dan masalah sosial lainnya.
Untuk
mengatasi masalah ini, undang-undang berusaha mengatasi nya dengan memberikan
aturan, baik tatacara, alasan serta usaha lainnya. Usaha tersebut pada
hakikatnya berupaya menekan intensitas perceraian dan segala eksesnya.
Dalam
penjelasan umum angka 4 huruf e dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka undang-undang ini
menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk membungkinkan
perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang
pengadilan.[6]
Dari
rumusan pasal 39 UUP serta penjelasan umum angka 4 huruf e tersebut, prinsip
pengadilan Agama dalam hal menangani masalah perceraian adalah tidak membuka
lebar lebar pintu perceraian. Bahkan pendailan berupaya sekuat tenaga untuk
menutup pintu tersebut bila alasan untuk perceraian tidak terpenuhi serta masih
adanya harapan untuk dapat hidup rukun damai kembali.
Oleh
karena itu tugas hakim dalam menangani peceraian adalah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, agar meminta bantuan orang
atau lembaga penasihat semacam BP.[7] Usaha
untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang.[8]
Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua belah pihak dapat rukun kembali
dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat
diajukan kembali sebagai gugatan yang baru.[9] Hakim
yang Bergama Islam akan mendapat murka Allah apabila ia mempermudah perceraian
sebab perceraian sangat dibenci oleh Allah.[10]
Putusnya
perkawinan menurut UU No. 1/ 1974 karena tiga hal, pertama karena
kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan
pengadilan (Pasal 38 huruf a,b, dan c). sedangkan peraturan pemerintah No
9/1975 menggunakan istilah cerai talak, untuk perceraian. Adapun
perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) menggunakan isilah cerai
gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan
karena putusan pengadilan adalah perceraian adalah ikrar suami di depan
sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau
dalam istilah PP/1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi
karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu
perceraian akibat putusan pengadilan.
Dalam
agama Islam gugatan dilakukan dari pihak isteri, sedangkan suami tidak perlu
melakukan itu, namun memakai cara lain, yaitu talak. Adapun menurut selain Islam, gugatan perceraian dapat
dilakukan oleh kedua pihak, baik istri maupun suami. Yang ditujukan ke
pengadilan Negeri (Pasal 210 PP dan penjelasanya.[11]
Adapun mengenai masa berlakunya perceraian itu
sendiri, ada perbedaan antara orang Islam (yang dilaksanakan di pengadilan
Agama) dengan orang yang buka orang Islam (melaksanakan di pengadilan Negeri).
Bagi yang beragama Islam, putusnya perkawinan, baik melalui ikrar talak atau
melalui gugatan cerai dinyatakan sah dan berlaku sejak saat talak itu
diikrarkan atau sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama telah mempunyai
kekuatan hukum.[12]
Dan keputusan itu juga berlaku terhadap segala akibat perceraian . adapun bagi
bagi orang selain Islam dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri, perceraian dan
segala akibatnya dianggap terjadi sejak putusan tersebut didaftarkan pada
pegawai Pencatatan. Jadi, walaupun putusan terntang perceraian itu telah lama
jatuh, keberlakuannya baru dianggap setelah terdaftar dan dicatat oleh pegawai
Pencatat.[13]
Oleh sebab itu, kalau terjadi keterlambatan
dalam pengiriman pegawai pencatat dan merugikan kedua pihak (suami atau istri
atau keduanya), hal ini menjadi tanggung jawab panitera Pengadilan yang
menangani perkara ini.[14]
B.
Sebab Putusnya perkawinan Karena Perceraian
Abul
A’la Maududi mengatakan, salah satu prinsip perkawinan Islam adalah bahwa
ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala
usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun,
apabila semua harapan dan kasih saying telah musnah dan perkawinan menjadi
sesuatu yang membahayakan sasaran hukum
untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara
mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan
perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, islam tidak mengajarkan
bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan
tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan
menimbulkan penderitaan yang panjang bagi kedua belah pihak dan akan melampaui
ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.[15]
Keberadaan
institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan
para pelaku perkawinan itu sendiri, baik itu dilakukan pria maupun oleh wanita.
Perbuatan- perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan
untuk beberapa saat, dalm waktu yang lama bahkan terputus untuk selamanya,
sangat bergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan.
Perbuatan
yang merusak perkawinan tersebut pada dasarnya adalah suatu kondisi baik yang
terdapat pada pria maupun wanita yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak
untuk mengakhiri persekutuan tersebut. di samping itu, perbuatan perbuatan tadi
biasa berakibat fatal yang tidak mungkin diperbaiki walaupun melalui perkawinan
baru. Namun dapat dapat saja diperbaiki melalui ruju’ atau pun hanya kerusakan
itu hanya sekedar terhentinya aktivitas hubungan seksual tanpa merusak ikatan
perkawinan dan satu lagi persekutuan tadi juga berakhir, akibat suatu hal
diluar kehendak yang bersangkutan, melalui seleksi alam. Untuk lebih jelas
marilah kita lihat penyebab terjadinya putus perkawinan akibat perceraian
secara rinci.[16]
a.
Talak
Secara
harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan dengan thalaq
dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri
sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. [17]Dalam
rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang
pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu. Tentang hukum asal talak, para
ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu
terlarang. Kecuali jika diserta dengan alasan yang benar.
Menurut
mereka talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah,
sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap terhadap
nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali
karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami
meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta
di antara keduanya. Tanpa alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan
Allah.
Memang
tidak terdapat dalam Alquran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi
perceraian itu sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh
melakukan nya. Walaupun banyak ALquran yang mengatur talak namun isinya hanya
sekedar mengatur bila talak mersti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau
larangan. Kalau mau men-talak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan
yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam
surat At-Thalaq (65) ayat 1:
Artinya:
hai nabi bila kamu menalaq istrimu, maka talak-lah dia sewaktu masuk ke
dalam iddahnya.
Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam
surat Al-baqarah (2) ayat 232:
Artinya:
Apabila kamu menalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu
enggan bila dia menikah dengan suami yang lain.
Meskipun
tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang
mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang
tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh.
Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari
Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda
Nabi:
Artinya:
perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak
Meskipun
hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu
dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:
(1)
Nadab atau Sunnah: yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat
dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak
akan timbul.
(2)
Mubah atau boleh saja dilakukan bila memamg perlu terjadi perceraian dan
tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya
juga kelihatan.
(3)
Wajib
atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh
hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya
sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah
agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudaratkan istrinya.
(4)
Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan
haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.[18]
b.
Khulu
Khulu berasal dari
kata Khala’a ats- tsauba yang artinya menanggakan pakaian, melepaskan
baju. Di istilahkan dengan melepas pakaian sebab Al-quran memberikan nama bagi
suami istri sebagai pakaian lawannya, artinya suami sebagai pakaian istri,
sebaliknya istri sebagai pakaian suami, sebagaimana tertera dalam surat
Al-Baqarah ayat 187:
Artinya:
mereka (perempuan perempuan)itu sebagai baju bagimu dan kamu (laki-laki)
sebagai baju mereka.
Maksud
khulu’ yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan istri
kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan
dengan disertai pembayaran I’wadh, berupa uang atau barang, kepada suami
dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya.[19] Namun
demikian, seperti halnya penjatuhan talak, permintaan Khulu pun hanya dapat diajukan dalam keadaan yang luar biasa. Namun,
apabila Khulu diadakan Karena alasan yang lemah, mengada-ada, si wanita
di ancam oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya: Artinya wanita manapun yang
meminta cerai dari suaminya tanpa alasan (yang dapat diterima) diharamkan
baginya wewangian surga.
Khulu’ juga dinamai
dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan
mengembalikan apa apa yang pernah diterima dari suaminya. Tindakan istri
seperti ini dibenarkan oleh Alquran seperti tertera dalam surat Albaqarah ayat
229:
Artinya:
Tidak halal bagi kamu untuk mengambil apa-apa yang telah kamu berikan kepada
istri-istrimu (baik berupa mahar atau nafkah, dan lain-lain), kecuali jika
mereka khawatir tidak dapat menjalankan perintah Allah (yang menyangkut hak dan
kewajiban masing-masing). Maka jika mereka takut hal yang demikian, tidak ada
halangan bagi keduanya untuk menebus dirinya dengan harta.”
Talak
tebus ini boleh dilakukan dalam segala keadaan, di waktu suci maupun di waktu
haid sebab talak ini di ajukan atas kemauan si istri dan dia sendiri yang
emanggung segala akibat. Talak tebus ini biasanya tidak terjadi, kecuali bila
karena perasaan istri sudah tak tertahankan lagi, sehingga semua resiko
kerugian sudah tidak dihiraukan lagi.
Akibat
hukum dari talak tebus ini adalah ba’in sughra sehingga suami tidak
dapat meruju istrinya dalam masa iddah. Hal ini Karen asuami tidak mempunyai
hak lagi pada istrinya karena kehendak perceraian datang dari pihak istri. Hak
itu hilang karena suami telah menerima imbalan tadi. Kalau hak ruju’ itu tidak
hilang apalah artinya pengorbanan materil si istri. Kalau ada keinginan untuk
bersatu lagi dari pihak suami, harus melalui perkawinan baru. Itu pun harus
ditentukan oleh kerelaan mantan istri sebab ia mempunyai hak milik mutlak yang
tidak dapat dapat dipaksa, seperti keadaan suami yang mempunyai ’ruju’
oada kasus talak raji’i.[20]
Khulu’ sebagai salah
satu bentuk putusnya perkawinan tidak di atur sama sekali dalam UU perkawinan,
namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada pasal 1 ayat (1) dan
pasal 124 yang bunyinya:[21]
Pasal
1
(i)
Khulu
adalah pecrceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan
atau iwdh kepada dan atas persetujuan suaminya.
Pasal 124
(ii)
Khulu
harus berdasarkan atas alasan peceraian sesuai ketentuan pasal 116.
c.
Zhihar
Menurut
bahasa, zhihar diambil dari kata zahr yang artinya punggung. Yang
dimaksud dengan Zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang
menyerupakan badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti kata
kata suami kepada istrinya, “badanmu atau punggungmu seperti badan atau
punggung ibuku”. Apa bila seorang laki-laki berkata seperti itu, haram baginya
istrinya itu dan apabila dia ingin men-dukhul-nya, dia terlebih dahulu
harus membayar kifarat.[22]
Zhihar pada zaman
jahiliyah dianggap menjadi talak, kemudian diperbaiki Islam dengan membayar kafarat.
Dasar hokum zhihar ini adalah surat Al-Mujadalah ayat 2:
Artinya:
orang-orang yang menzhihar istrinya
bukanlah itu ibunya, sesunguhnya ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka
dan mereka mengatakan perkataan yang munkar, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf
lagi maha pengampun”.
Adapun
sanksi bagi mereka yang melakukan zihar disebutkan dalm surat yang sama
pada ayat 3:
Artinya:
orang orang yang menzhihar istrinya
mereka, kemudian mereka hendak kembali (menarik ucapan mereka), maka wajib atas
laki-laki tersebut memerdekakan seorang budak sebelum laki-laki itu mencampuri
istrinya”.
C.
Antisipasi Terhadap Putusnya Perkawinan
Pada
dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai mati salah
seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun
dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan
itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan
akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai
langkah terakhir dan usaha melanjutkan rumah tangga . putusnya perkawinan
dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.
Ada
tiga hal secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya
perkawinan, yaitu nusyuz di pihak istri, nusyuz dari pihak suami
dan pertengkaran atau Syiqaq di antara keduanya, dan tatacara
menyelesaikan ketiga hal tersbut yang di uraikan di bawah ini.[23]
(a)
Nusyuz Istri
Nusyuz adalah kata
yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti itifaq’ yang
berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap
suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari
suami, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara defenitif
nuzyuz diartikan dengan “Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal
menjalankan apa yang yang diwajibkan Allah atasnya”.
Nusyuz itu hukumnya haram karena sudah menyalahi sesuatu yang telah
ditetapkan agama melalui Alquran dan hadi Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah
pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan
rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas
perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai
istrinya istri dalam masa nusyuz
itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak denga sendirinya memutus ikatan
perkawinan.
Allah
SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nusyuz-nya seorang
istri, sebagaimana dinyatakan nya dalam surat An-Nisa ayat 34:
Artinya:
Istri-istri kamu khawatirkan akan berlaku nusyuz, maka beri pengajarnlah
mereka dan berpisahlah dari tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka sudah
menaatimu janganlah kamu cari jalan-jalan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu
lagi Maha Besar.
Ada
tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz
sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut di atas:
Pertama bila terlihat
tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz, suami harus memberikan peringatan
dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah
sebuah salah menurut agama dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya.
Kedua bila istri
tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata nusyuz
itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha
berikutnya yaitu pisah tidur, dalam arti menghentikan hubunga seksual. Menurut
oelama hijrah dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasi dengan
istri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh dari tiga hari.
Dalam
tahap ini yang boleh dilakukan hanyalah pisah Rajang dan tidak boleh
memukulnya, berdasarkan ayat zahir di atas.
Ketiga, bila dengan
pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam
keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang
tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta’dibi atau
edukatif, bukan atas dasar kebencian.[24]
(b)
Nusyuz
Suami
Nusyuz suami
mengandung arti pendurhakan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya
terhadap istrinya.
Nusyuz suami terjadi
bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan
kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban
yang bersifat nonmateri di antaranya mu’asyarah bi al-ma’ruf atau
menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas,
yaitu segala sesuatu yang dapat disebut istrinya dengan cara yang buruk,
seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan
hubungan badaniyyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang
bertentangan dengan asa pergaulan baik. Adapun tindakan istri bila menemukan
pada suaminya sifat nusyuz, dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa (4)
ayat 128:
Artinya:
Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling tidak ada
salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang
menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik, hawa nafsu manusia
tampil dalam bentuk pelit. Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya
Allah maha Tahu atas apa yang kamu perbuat.
Adapun
yang dimaksud dari ayat diatas adalah perundingan yang membawa perdamaian,
sehingga suami tidak sampai menceraikan istrinya. Di antaranya dengan kesediaan
istri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafaqah atau kewajiban
nonmateri dalam asrti kesedian untuk memberikan giliran bermalamnya untuk
digunakan suami kepada istrinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu
langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.[25]
(c)
Syiqaq
Syiqaq
mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri
sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri
atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi
konflik keluarga seperti ini Allah SWT. Memberi petunjuk menyelesaikannya. Hal
ini terdapat firman Allah pada surat An-Nisa (4) ayat 35 yang bunyinya:
Artinya:
jika kamu khawatir akan terjadinya
pertengkaran di antara suami istri, maka utuslah seorang hakam dari pihak suami
dan seorang hakam dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka
Allah akan member taufik di antara keduannya. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi maha Memerhatikan.
Yang
dimaksud dengan hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang
dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.[26]
Secara
kronoligis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah dalam menghadapi konflik tersebut:
Ø Hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut.
bila ditemui penyebabnya adalah karena nusyuz istri, ditempuh jalan
penyelesaian sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut di atas. Bila
ternyata konfliknya dari nusyuz suami maka hakim mencari seorang yang
disegani suami untuk menasehatinya untuk tidak berbuat kekerasan terhadap
istrinya. Apabila konflik nya timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh
pihak lain dan tidak ada yang mengalah, maka hakim mencari seorang yang
berwibawa untuk menasehati keduanya.
Ø Bila langkah tesebut tidak menghasilkan hasil dan ternyata
pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang
dari pihak suami dan seseorang dari
istri dengan tugas untuk menyelesaikan konflik tersebut. kepada keduanya
diserahkan wewenangnya untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu
kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya
mana yang paling baik dan mungkin diikuti.
Dari tiga usaha antisipasi tersbut di atas
semakin jelas bahwa Allah SWT. Menghendaki adanya usaha untuk mencegah
terjadinya perceraian antara suami istri. Namun bila tidak ditemukan
kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.[27]
III.
PENUTUP
Kesimpulan
yang dapat penulis simpulkan yakni perceraian
merupakan sebuah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah Swt dalam pandangan
ke agamaan, maka begitu juga hukum proses pelaksanaan perceraian yang berlaku
di Indonesia sangat disulitkan untuk kita untuk melakukan perceraian, karena
perbuatan itu pula dilihat selain dapat merugikan kedua belah pihak dapat
merusak ke anak anaknya dan menyebabkan banyak anak yang nakal atau secara
istilah juvenile deliquemcy.
Putusnya
perkawinan disebabkan oleh Talak, Khulu (Permintaan Istri dengan memberikan
tebusan atau iwad dan pula atas persetujuan suami). Zihar (Ucapan suami kepada istrinya
menyerupakan badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya). Akan tetapi
didalam sumber hukum Indonesia permasalahan itu tidak disebutkan didalam pasal
baik dari UUP, melainkan hanya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.
Setelah
kita mengetahui bahwasanya perceraian merupakan sebuah perbuatan yang tidak
disukai oleh Allah. Begitu pula dengan hukum Indonesia menyulitkan akan
perceraian maka kita harus mengetahui antisipasi terhadap terjadinya putus
perkawinan yaitu Nusyuz istri ( Istri merasa lebih tinggi derajatnya dari
Suami), Nuyuz Suami (perbuatan buruk kepada istrinya), dan Syiqaq ( suami dan istri
atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya).
Daftar
Kepustakaan
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 2006. Jakarta; Kencana.
M. Ali Hasan. Pedoman Hidup
Berumah Tangga Dalam Islam., 2003. Jakarta: Prenada Media.
UU No 1 Tahun 1974. Yayasan Peduli Anak Negeri. No 1, di akses tanggal
8/4/17
Amir Syarifuddin, Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia.2007. Jakarta: Prenada Media Group.
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan
Islam. 2000. Bandung: CV Pustaka Setia.
Subekti, Pokok-Pokok
Hukum Perdata, 1985, Jakarta: Intermasa.
Sumaersono, Lampiran
UUP Dengan penjelasannya, 1991, Jakarta: Rineka Cipta.
[1]
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,(
Intermasa: Jakarta 1985). Hlm, 23.
[2] Sumaersono, Lampiran UUP Dengan penjelasannya, ( Rineka
Cipta: Jakarta 1991). H 307
[3] Abdul
Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman
yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. h, 132.
[5]
M. Ali Hasan. Pedoman
Hidup Berumah Tangga Dalam Islam., Prenada Media: Jakarta, 2003, h, 169.
[6]
, Pasal 39 ayat
(1), (2),(3). UU No 1 Tahun 1974. Yayasan Peduli Anak Negeri.
[7]
Rahmat Hakim, Hukum
Perkawinan Islam. Pustaka Setia: Bandung., h, 167.
[8] Pasal 31 Ayat
(1) dan (2), PP No 9 Tahun 1975..
www.djpp.depkumham.go.id. Diakses tanggal 4/8/17.
[9]
Pasal 32 PP. Ibid.
[12]
Pasal (18) dan Pasal
(34) ayat (2). PP No 9 Tahun 1975. www.djpp.depkumham.go.id. Diakses tanggal 4/8/17.
[15]
Rahmat hakim, Hukum
Perkawinan Islam. Pustaka Setia:
Bandung., h. 145.
[17]
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia. Prenada Media Group: Jakarta., h. 198.
[18] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
Prenada Media Group: Jakarta., h. 200.
[19] Rahmat hakim, Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Setia: Bandung., h. 171.
[21] Pasal 1 dan 124., Kompilasi Hukum Islam. Di akses tanggal
4/9/17. Jam 10.58.
[22] Rahmat hakim, Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Setia: Bandung., h.177.
[23]
Amir
Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Prenada Media Group:
Jakarta., h. 191.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar